Jasa Penyusunan UKL-UPL untuk Perusahaan, Proyek, dan Kegiatan Usaha
🌿 Solusi Pendampingan Dokumen Lingkungan Lebih Mudah, Terarah, dan Profesional
Sedang membutuhkan jasa penyusunan UKL-UPL untuk kebutuhan legalitas usaha, proyek pembangunan, operasional perusahaan, atau pengurusan persetujuan lingkungan?
Markas Niaga hadir sebagai mediator dan penghubung calon konsumen dengan tenaga teknis profesional. Untuk proses teknis penyusunan, kajian, dan pendampingan dokumen lingkungan, layanan akan ditangani oleh PT. Bihansha Bangun Konsultan sebagai mitra konsultan yang berpengalaman dalam bidang perizinan bangunan, lingkungan, ANDALALIN, sumber daya air, dan K3.
✅ Apa Itu UKL-UPL?
UKL-UPL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
Dokumen ini diperlukan bagi kegiatan usaha atau proyek yang tidak wajib AMDAL, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari aktivitas usahanya.
Dengan dokumen UKL-UPL yang tersusun dengan baik, pelaku usaha dapat lebih siap dalam memenuhi kewajiban regulasi lingkungan dan mendukung kegiatan operasional yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
🏢 Cocok untuk Siapa Layanan Ini?
Layanan penyusunan UKL-UPL ini cocok untuk berbagai kebutuhan, antara lain:
✅ Perusahaan yang sedang mengurus dokumen lingkungan
✅ Pemilik usaha yang membutuhkan persetujuan lingkungan
✅ Pengembang proyek pembangunan
✅ Pabrik, gudang, workshop, dan fasilitas produksi
✅ Rumah sakit, klinik, sekolah, kampus, hotel, restoran, dan tempat usaha
✅ Industri, kawasan usaha, dan kegiatan komersial lainnya
✅ Pelaku usaha yang ingin memastikan kegiatan usahanya sesuai ketentuan lingkungan
🌱 Ruang Lingkup Layanan Penyusunan UKL-UPL
Melalui dukungan teknis dari PT. Bihansha Bangun Konsultan, layanan dapat mencakup:
✅ Konsultasi awal kebutuhan dokumen lingkungan
✅ Identifikasi jenis kegiatan usaha atau proyek
✅ Pengumpulan data dan dokumen pendukung
✅ Penyusunan dokumen UKL-UPL
✅ Pendampingan proses persetujuan lingkungan
✅ Koordinasi dengan instansi terkait
✅ Arahan teknis agar dokumen lebih sesuai dengan kebutuhan perizinan
✅ Pendampingan sampai proses administrasi berjalan lebih terarah
🔎 Mengapa UKL-UPL Penting untuk Usaha Anda?
Mengurus dokumen UKL-UPL bukan hanya soal memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
Manfaat UKL-UPL:
🌿 Memenuhi Kewajiban Regulasi Lingkungan
Membantu usaha atau proyek Anda lebih siap dalam memenuhi persyaratan dokumen lingkungan.
🏭 Mendukung Kelancaran Operasional Usaha
Dokumen lingkungan yang sesuai dapat mendukung proses perizinan dan kegiatan operasional perusahaan.
📋 Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan
Pelaku usaha dapat menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
🤝 Meningkatkan Kepercayaan Mitra dan Instansi
Dokumen yang tertata baik dapat mendukung kredibilitas perusahaan di hadapan mitra, investor, maupun pihak terkait.
🌍 Mendorong Usaha Berkelanjutan
UKL-UPL membantu perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usaha.
⭐ Keunggulan Layanan Melalui Mitra Teknis Profesional
Dengan Markas Niaga sebagai penghubung dan PT. Bihansha Bangun Konsultan sebagai pelaksana teknis, calon konsumen mendapatkan akses layanan yang lebih terarah.
✅ Tim teknis berpengalaman
✅ Pendampingan dari awal hingga proses berjalan
✅ Layanan cepat, responsif, dan profesional
✅ Konsultasi regulasi dan kebutuhan dokumen
✅ Koordinasi dengan instansi terkait
✅ Solusi perizinan lingkungan yang lebih terintegrasi
✅ Cocok untuk kebutuhan perusahaan, proyek, pabrik, dan pelaku usaha
🔄 Alur Layanan Penyusunan UKL-UPL
Berikut gambaran alur layanan yang dapat dilakukan:
1️⃣ Konsultasi Awal
Calon konsumen menghubungi Markas Niaga untuk menyampaikan kebutuhan dokumen UKL-UPL.
2️⃣ Pemetaan Kebutuhan
Data awal usaha, lokasi, jenis kegiatan, dan kebutuhan perizinan akan dipetakan terlebih dahulu.
3️⃣ Pengumpulan Dokumen
Calon konsumen menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai arahan teknis.
4️⃣ Koordinasi dengan Tim Teknis
Markas Niaga menghubungkan calon konsumen dengan pihak teknis dari PT. Bihansha Bangun Konsultan.
5️⃣ Penyusunan Dokumen UKL-UPL
Tim teknis menyusun dokumen sesuai kebutuhan kegiatan usaha atau proyek.
6️⃣ Pendampingan Proses Persetujuan Lingkungan
Tim teknis membantu proses pendampingan, koordinasi, dan asistensi dengan pihak terkait.
7️⃣ Finalisasi dan Penyerahan Dokumen
Dokumen final diserahkan kepada pemohon sesuai proses dan kebutuhan administrasi.
📌 Peran Markas Niaga
Dalam layanan ini, Markas Niaga berperan sebagai mediator, penghubung, dan penyedia informasi awal bagi calon konsumen yang membutuhkan jasa penyusunan UKL-UPL.
Adapun proses teknis seperti kajian, penyusunan dokumen, pendampingan teknis, dan koordinasi perizinan akan ditangani oleh PT. Bihansha Bangun Konsultan sebagai mitra pelaksana teknis.
Dengan skema ini, calon konsumen dapat lebih mudah mendapatkan akses ke layanan konsultasi dan pendampingan dokumen lingkungan yang profesional.
📄 Dokumen yang Umumnya Perlu Disiapkan
Untuk memulai proses penyusunan UKL-UPL, calon konsumen biasanya perlu menyiapkan beberapa data awal, seperti:
✅ Identitas perusahaan atau pemohon
✅ Profil kegiatan usaha atau proyek
✅ Lokasi kegiatan
✅ Luas lahan atau bangunan
✅ Jenis kegiatan operasional
✅ Data teknis pendukung
✅ Dokumen legalitas usaha yang tersedia
✅ Informasi terkait potensi dampak lingkungan
Catatan: daftar dokumen dapat berbeda tergantung jenis usaha, lokasi, skala kegiatan, dan kebutuhan regulasi.
🚀 Konsultasikan Kebutuhan UKL-UPL Anda Sekarang
Jangan menunggu proses perizinan terhambat karena dokumen lingkungan belum siap.
Melalui Markas Niaga, Anda dapat terhubung dengan mitra teknis yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen lingkungan, termasuk UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL Rinci, Pertek, Rintek, dan dokumen pendukung lainnya.
📞 WhatsApp: 0857-2665-6551
🌐 Website: https://www.markasniaga.com/
Markas Niaga – Mediator Penghubung Kebutuhan Perizinan Bangunan, Lingkungan, ANDALALIN, dan K3.
Jasa penyusunan UKL-UPL, konsultan UKL-UPL, jasa dokumen lingkungan, pengurusan UKL-UPL perusahaan, jasa persetujuan lingkungan, konsultan lingkungan, jasa UKL-UPL proyek, dokumen lingkungan usaha, pengurusan dokumen lingkungan perusahaan, mediator jasa perizinan lingkungan, jasa UKL-UPL untuk pabrik, UKL-UPL bangunan usaha, UKL-UPL proyek pembangunan.
🇮🇩 Layanan Perizinan & Konsultasi untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
Markas Niaga siap membantu kebutuhan pelanggan dalam layanan konsultasi dan pengurusan perizinan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM, perusahaan, pabrik, industri, developer, kontraktor, koperasi, instansi, investor, pemilik bangunan usaha, serta pelaku pengadaan B2B.
🏢 Perizinan Bangunan: PBG, SLF, bangunan usaha, ruko, gudang, pabrik, kantor, dan fasilitas komersial.
🌿 Perizinan Lingkungan: UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, PERTEK BMAL, PERTEK Emisi, TPS Limbah B3, dan dokumen lingkungan lainnya.
🚦 ANDALALIN: Konsultasi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk proyek, kawasan usaha, industri, perumahan, dan fasilitas publik.
🦺 K3: Konsultasi kebutuhan dokumen dan pemenuhan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
📍 Area Layanan Markas Niaga – Seluruh Kabupaten/Kota Indonesia
🟢 Sumatera
Aceh
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
Sumatera Utara
Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, dan Kota Tebing Tinggi.
Sumatera Barat
Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.
Riau
Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.
Kepulauan Riau
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.
Jambi
Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.
Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu.
Sumatera Selatan
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.
Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
Lampung
Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.
🔵 Jawa & Bali
Banten
Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
DKI Jakarta
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Jawa Barat
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.
Jawa Tengah
Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal.
DI Yogyakarta
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
Jawa Timur
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.
Bali
Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.
🟠 Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram.
Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.
🟣 Kalimantan
Kalimantan Barat
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.
Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya.
Kalimantan Selatan
Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.
Kalimantan Timur
Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.
Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
🔴 Sulawesi
Sulawesi Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, dan Kota Tomohon.
Sulawesi Tengah
Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.
Sulawesi Selatan
Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Parepare.
Sulawesi Tenggara
Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, Kota Baubau, dan Kota Kendari.
Gorontalo
Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo.
Sulawesi Barat
Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar.
🟡 Maluku & Papua
Maluku
Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual.
Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
Papua
Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura.
Papua Barat
Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
Papua Selatan
Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
Papua Tengah
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
Papua Pegunungan
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.
Papua Barat Daya
Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.
📞 Hubungi Markas Niaga
🌐 Website: www.markasniaga.com
📲 WhatsApp: 0857-2665-6551
Markas Niaga – Penghubung Layanan Perizinan & Konsultasi untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
